Kasubbag Humas Ditjen Hortikultura Kementan Ina Ngana menunjukkan Draft Permentan Revisi yang menjadi topik bahasan dalam public hearing, tanggal 2 Mei 2017 lalu

“Wartawan itu kan mitra pemerintah. Jadi tak mungkin dihalang-halangi jika memang informasinya sudah layak disampaikan ke publik”

 

SUARAPETANI.COM, JAKARTA. Gaduh sejumlah wartawan pertanian yang diberitakan oleh portal berita SuaraKarya.ID dihalangi oleh satuan pengamanan (satpam) saat ingin meliput acara Public Hearing Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, Selasa (2/5) ternyata karena kesalahan informasi dalam undangan.

IMG_7287Dalam surat resmi Ditjen Hortikultura Kementan bernomor 776.HM.160/D/05/2017 tertanggal 4 Mei 2017 perihal Klarifikasi Berita On-Line Suara Karya tanggal 4 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Dirjen Hortikultura Spudnik Sujono tertulis bahwa kegiatan public hearing tersebut memang hanya dibahas secara terbatas oleh kementerian/lembaga terkait bersama pelaku usaha.

Dirjen Hortikultura berjanji, seperti tertulis dalam surat tersebut, akan segera melakukan Sosialisasi Permentan kepada seluruh awak media massa sesaat setelah ditanda tangani oleh Menteri.

Menurut Kasubbag Humas Ditjen Hortikultura Ina Ngana yang ditemui oleh suarapetani.com sore tadi (4/5) di kantornya, menyatakan bahwa tidak ada niat sedikitpun dari Ditjen Hortikultura, khususnya staf Humas untuk menghalangi wartawan Pertanian meliput ke instansinya.

“Teman media massa itu kan mitra kita semua disini. Kita kenal semua mereka itu. Bahkan setiap ada kegiatan Kedinasan kita undang secara bergiliran agar teman media dapat berita langsung dari lapangan,” pungkas Kasubbag.

Masalahnya, kegiatan tanggal 2 Mei kemarin itu yang mengundang wartawan datang meliput dari Humas Sekjen Kementan tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Humas Ditjen Hortikultura. Padahal acaranya bahasan terbatas dengan pelaku usaha. “Disitu saja miss koordinasinya,” jelasnya.

IMG_7285Lebih lanjut Kasubbag Humas Ditjen Hortikultura menjelaskan bahwa dalam public hearing kemarin banyak terjadi diskusi karena menyangkut sejumlah bahasan revisi perubahan Permentan dalam perspektif pelaku usaha.

“Nah saya melihat rasanya tidak tepat jika bahasan Permentan yang belum menjadi produk hukum sudah diwartakan ke masyarakat. Kan media massa merepresentasi masyarakat. Jadi mohon rekan wartawan memakluminya,” tambahnya.

Dirjen Hortikultura sudah instruksikan kepada kami di staf Humas untuk segera meyelenggarakan press conference segera setelah Permentan ditanda tangani oleh Menteri Pertanian.

“Jika sudah siap semua, kami akan segera mengundang teman wartawan melalui Humas Kementan agar Permentan tersebut dapat tersosialisasi secara meluas sebagai pegangan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mengontrol laju impor produk Hortikultura,” janji Kasubbag lagi.