Terkait rencana menaikkan harga rokok, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta pemerintah pusat tak terburu-buru merealisasikan wacana mengenai harga rokok naik hingga Rp. 50 ribu per bungkus.

Soekarwo mengingatkan agar pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam menaikkan harga rokok, karena sebagian besar cukai rokok berasal dari daerah.

Saya harap dipanggil ke Jakarta untuk diajak bicara dan turut membahasnya, sebab selama ini hanya tahu dari media massa,” ujar Soekarwo, Sabtu (20/8/2016) sebagaimana Antara mewartakan.

Wacana harga rokok naik Rp. 50 ribu bermula dari hasil studi yang dilakukan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, oleh Hasbullah Thabrany dan rekan-rekannya.

Dari studi itu terlihat keterkaitan antara harga rokok dan jumlah perokok. Lewat Lewat survei seribu orang, sebanyak 72 persen mengatakan akan berhenti merokok kalau harga rokok naik di atas Rp. 50 ribu per bungkus.

Imbas pada Petani Tembakau

kebun tembakau

Soekarwo menjelaskan pemerintah daerah perlu diajak urun rembuk karena banyak petani tembakau orang yang menggantungkan hidupnya dari rokok. Dia khawatir jika harga rokok naik maka pendapatan petani tembakau dan buruh di pabrik rokok berkurang.

Petani tembakau juga akan terimbas bila wacana itu benar-benar diwujudkan, terlebih ada sekitar 6,1 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari rokok,” katanya.

Harga rokok naik hampir 300% ini diwacanakan akibat konsumsi rokok berlebihan di kalangan kelas menengah bawah yang dapat berdampak langsung pada kesehatan itu baginya perlu ditinjau kembali.

Jika perokok tetap membeli rokok dengan harga tinggi, perlu pula diperhatikan apakah kenaikan harga itu sekadar menguntungkan pabrik rokok skala besar ketimbang para petani tembakau itu sendiri.

Selain itu, provinsi Jawa Timur menyumbang cukai ke pusat sebesar Rp100 triliun lebih. Dari Jumlah tersebut kembali ke provinsi sebesar 2 persen atau sekitar Rp2,2 triliun, kemudian dibagi dengan Pemerintah Daerah.

Dari jumlah Rp2,2 triliun dibagi 30 persen ke provinsi, dan 70 persen dibagi dengan 38 kabupaten/kota se-Jatim,” katanya.