SUARAPETANI.COM-JAKARTA:  Pemerintah menetapkan perluasan cakupan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mendapat fasilitas pelonggaran pajak atau tax holiday yang dituangkan ke dalam Paket Kebijakan XVI. Hal ini untuk mendorong peningkatan nilai investasi dalam negeri.

Perluasan fasilitas itu diberikan kepada industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan (agribisnis), serta sektor ekonomi digital.

Dua sektor tersebut, sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dianggap memiliki keterkaitan yang luas terhadap kehidupan masyarakat, mampu memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan kebijakan sebelumnya tidak menyentuh industri pengolahan agribisnis secara menyeluruh. Padahal, sektor tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan memberikan hasil kepada negara.

“Kita anggap kemarin masih kurang. Kita ingin pengolahannya itu lebih luas, lebih banyak, sehingga hasil perkebunan, kehutanan, pertanian, pengolahannya itu bisa berkembang di sini. Maka iu kita tawari tax holiday,” ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (16/11).

Diharapkan, dengan masuknya dua sektor baru ke dalam kelompok penerima manfaat tax holiday, investasi akan terus meningkat dan memperkokoh sektor industri dari hulu ke hilir.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2018, investor yang menanamkan modal sebesar Rp500 miliar akan mendapatkan kelonggaran pajak badan hingga 5 tahun. Adapun, bagi yang menanamkan Rp1 triliun akan mendapatkan manfaat hingga 7 tahun. Yang terbesar, yakni investasi sebesar Rp20 triliun akan mendapatkan kebebasan pajak badan sampai 30 tahun.