SUARAPETANI.COM, JAKARTA; Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, konsesi perkebunan baru bakal dibekukan selama tiga tahun ke depan.

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan moratorium ditujukan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya hutan dan meningkatkan produktifitas perkebunan yang sudah ada.

Inpres tersebut mengamanatkan peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca, serta untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan.

“Semangatnya dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada lahan kebun sawit rakyat. Juga untuk menyelesaikan permasalahan status perkebunan rakyat agar mereka bisa mengakses permodalan dan meningatkan produktivitas,” kata Prabianto kepada wartawan, Minggu (23/9).

Dalam beleid tersebut, Presiden menginstruksikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Kementerian ini juga diinstruksikan membentuk tim kerja dalam rangka pelaksanaan koordinasi.

Presiden juga mengintruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunda pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Baik itu permohonan baru, permohonan telah mendapatkan persetujuan prinsip maupun permohonan yang diajukan namun belum melengkapi persyaratan. Menteri juga bertugas dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutan.

Adapun Menteri Pertanian diinstruksikan melakukan penyusunan, verifikasi data dan peta izin usaha perkebunan sawit sekaligus pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan sawit. Menteri Agraria dan Tata Ruang bertugas mengevaluasi hak guna usaha kebun-kebun sawit, mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan dan peruntukan.

Adapun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diinstruksikan untuk melakukan penundaan permohonan penanaman modal baru bagi perkebunan sawit atau perluasaan perkebunan dari pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan.

Sementara itu, Gubernur dan Bupati diinstruksikan menunda penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan.

Menurut Prabianto, tim kerja sebagai wadah koordinasi antarkementerian bakal segera dibentuk. “Pembentukannya masih menunggu arahan Pak Menko, nanti akan melibatkan semua kementerian dan lembaga. Sesegera mungkin dibahas pembentukan timnya,” imbuhnya.

Dia berharap agar kementerian dan lembaga terkait bisa cepat bekerja dalam waktu 3 tahun yang ditargetkan untuk meninjau kembali perizinan.

“Waktu tiga tahun cukup. Dengan adanya Inpres ini, ada landasan hukum untuk kementerian bekerja. Peran pemda juga penting melakukan kewajiban mereka untuk menghentikan sementara perizinan.”

Team Leader Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan moratorium merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Pasalnya, kalangan masyarakat sipil menantikan kebijakan moratorium tersebut sejak lama. Itu dibutuhkan demi memastikan perbaikan tata kelola industri sawit yang dinilai turut menyumbang deforestasi.

Namun, moratorium dinilai kurang bertaring karena pembekuan hanya sementara. Moratorium selama tiga tahun yang mencegah alokasi konsesi kelapa sawit baru di kawasan hutan menurutnya juga masih menyisakan sejumlah catatan. Antara lain, moratorium tidak menyentuh alokasi konsesi baru pada jutaan hektar hutan alam di wilayah alokasi pengunaan lain (APL) yang dikendalikan oleh pemerintah daerah.

“Moratorium dalam bentuk Instruksi Presiden juga tidak mengandung sanksi bagi pihak yang tidak patuh,” ujarnya. (A-1)