SUARAPETANI.COM, MEDAN; Ribuan nelayan tradisional yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) berunjukrasa di DPRD Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Senin (27/8).

Mereka menuntut agar DPRD Sumut ikut memperjuangkan pemberantasan alat tangkap pukat harimau alias trawl yang saat ini merajalela di perairan Sumut. Padahal sudah ada ketetapan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 yang melarang operasional trawl. Namun secara kasat mata alat tersebut terlihat digunakan dengan bebas oleh nelayan-nelayan modern.

Kerusakan lingkungan akibat menggunakan alat tangkap pukat harimau bukan isapan jempol. Semua ikan baik besar dan kecil bisa terangkut, terumbu karangpun bisa rusak.

“Nelayan tradisional telah dimiskinkan pemilik trawl, kami menuntut pemerintah untuk melindungi,” kata Koordinator ANSU, Sutrisno, dalam orasinya.

Sebelumnya, ungkap Sutrisno, liima bulan lalu yakni pada tanggal 5 Februari 2018, demonstrasi serupa menuntut penghapusan trawl juga mereka lakukan di tempat yang sama. Namun, pihak DPRD Sumut dinilai tidak kunjung melakukan tindakan yang dharapkan para nelayan di Sumatera Utara.

Sementara itu, usai berunjukrasa di DPRD Sumut, ANSU melanjutkan unjukrasa ke Markas Polda Sumatera Utara. Mereka langsung diterima Kapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto. Sekitar 30 menit, perwakilan pengunjukrasa diterima Kapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto.

Seusai pertemuan, Agus Adrianto yang baru sepekan menjadi Kapolda Sumut itu langsung mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kasat Pol Air Tanjungbalai AKP Ahmad Riskan Kausar.

Agus, yang mantan Wakapolda Sumut ini menegaskan, pencopotan yang dilakukannya itu berdasarkan masukan dari nelayan. Mereka mengeluh bahwa Kasat Pol Air Tanjungbalai selama ini dinilai banyak menangkap nelayan pukat trawl namun langsung dilepaskannya.

“Menurut laporan dari anggota saya, nelayan pukat trawl yang ditangkap katanya dilepas. Selama setahun enam bulan di periode saya menjadi wakapolda, baru enam yang ditangkap padahal kasusnya ada lebih dari 254,” kata Agus.

Agus mengatakan, seharusnya peraturan dari Menteri Kelautan dan Perikanan harus ditegakkan. Jika Kasat Pol Air Tanjungbalai tidak bisa menegakkan aturan tersebut, artinya tidak bisa bekerja dengan baik, maka tidak perlu dipertahankan. “Ya kalau tidak kerja, ngapain dipertahankan. Copot saja,” tegasnya.

Untuk itu, Agus berharap, pejabat yang baru dapat bekerja dengan baik. Karena penggantinya berasal dari Akpol dan tidak kenal dengan orang atau masyarakat di sana. “Kita berharap Kasat Pol Air yang baru bisa tegakkan peraturan,” tegasnya.

Mengenai kapan pihaknya melakukan pergantian, Kapolda Sumut mengaku, sudah menandatangani Surat Keputusan (Skep) tunggal. “Saya lupa namanya. Kalau tidak salah, Agung,” sebutnya.