Padi Hibrida

SUARAPETANI.COM. SUBANG. Pemberitaan Saigon Times 2 April 2018 membuka tabir ekspor beras tambahan dari Vietnam ke Indonesia sebanyak 300 ribu ton.

Nguyen Ngoc Nam, Ketua Vietnam Food Association (VFA) menjelaskan bahwa impor beras 300 ribu ton ke Indonesia merupakan transaksi ketiga sepanjang 2018.

Jadi jika ditotal dengan tambahan dari Thailand 200 ribu ton beras, genaplah Indonesia sahih mengimpor beras sebanyak 1 juta ton.

Ngototnya kemendag mengimpor beras di saat panen raya tentu membuat gerah Mentan Andi Amran Sulaiman. Pihaknya mengklaim telah lakukan banyak hal untuk genjot produksi agar Indoensia terbebas dari importasi beras.

Menurut Ayub Darmanto Managing Director Primasid Andalan Utama, produsen benih padi hibrida Mapan, menyatakan sejatinya pemerintah mampu memenuhi beras dari dalam negeri sendiri hanya dengan memberikan keleluasaan produsen benih hibrida swasta berkontribusi.

“Jika diberikan kuota 10 persen saja dari luas tanam sawah untuk padi hibrida, maka akan ada tambahan 2 juta ton beras yang di dapat dari padi hibrida,” jelasnya.

Asumsi itu diamini oleh Satoto peneliti Balai Benih Penelitian Padi (BB Padi) Balitbangtan. “Peningkatan produktifitas padi bisa ditingkatkan salah satunya dengan penggunaan benih hibrida dan BB Padi telah lakukan itu sejak tahun 1984,” jelasnya saat Pelatihan Penangkar Padi Hibrida di BB Padi Sukamandi Subang selasa (7/8).

Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (ASBENINDO) Ricky Gunawan menyatakan bahwa indeks produktifitas dapat dijawab dengan teknologi padi hibrida yang terbukti mampu pacu produktifitas.

Namun pihaknya pesimis akan mendapatkan dukungan dari pemerintah karena secara sepihak pemerintah menghentikan ijin impor bagi semua produsen benih padi hibrida.

”Padahal kami sudah melayangkan surat berapa kali kepada Ditjen Tanaman Pangan untuk menanyakan dasar pelarangan impor benih padi hibrida. Tapi hingga kini belum juga direspon,” terang Ricky.

Senafas dengan Ketua Asbenindo, Direktur Benih dan Bioteknologi CropLife Indonesia Desmarwansyah mengatakan akibat pelarangan ijin impor benih sepihak dari Direktorat jenderal Tanaman Pangan berpotensi merugikan produsen benih hingga US$ 40 juta.

“Kami berpendapat Ditjen Tanaman Pangan tidak konsisten menjalankan Permentan No 127 tahun 2014 pada Pasal 9 ayat 3 dimana produsen diberikan waktu tiga tahun mengimpor benih hibrida untuk membangun produksi benih komersialnya,” tandasnya.

Tanpa aturan tertulis Ditjen Tanaman Pangan menolak rekomendasi impor benih padi hibrida meski sebelumnya sudah mengantongi uji pelepasan varietas benih padi hibrida yang dipersyaratkan Kementan.

“Ini tentu preseden yang buruk bagi investasi,” sambungnya.