penyuluh pertanian
Wefie Wawan Sugiharto bersama Presiden Joko Widodo sembari memberikan berkas Permohonan Keputusan Presiden atas nasib THL TBPP saat Kunker Presiden RI di Kabupaten Indramayu, 6 - 8 Juni 2018

“Kami berharap JANGAN SAMPAI ADA CATATAN SEJARAH PENYULUH PERTANIAN SAAT MUDA DIPERAS TUA DIBUANG”

SUARAPETANI.COM. INDRAMAYU. Bertemu dengan Wawan Sugiharto (43) banyak pengalaman berharga yang bisa dipetik.  Petugas penyuluh pertanian THL TBPP (tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian) angkatan ketiga tahun 2009 sudah banyak asam garam di dunia pertanian.

“Saya asli kelahiran Indramayu. Sejak kecil saya biasa berhubungan dengan sawah dan tegalan. Jadi tahu persis lah bagaimana petani dan usahataninya,” ungkap bapak dua anak ini dengan suara baritone nya.

Tubuhnya yang tegap, dengan kulit sawo matang menandakan Wawan kerap berlama-lama di areal pertanian.

Luas lahan sawah irigasi dan tadah hujan di Kabupaten Indramayu, jelas sarjana Pertanian Universitas Jember ini, merupakan nomor dua terluas di Provinsi Jawa Barat. Luasnya mencapai 100 ribuan hektar.  “Jawa Barat memasok kebutuhan pangan terbesar kedua di Indonesia,” ujarnya kepada suarapetani.com, Rabu (15/8).

Alasan itu pula yang membuat dia melamar saat Kementan membuka lowongan penyuluh pertanian kontrak. Bagi Wawan, menjadi penyuluh itu bukan tanpa pertimbangan masak. Misalnya  konsekuensi minimnya penghasilan pegawai negeri sipil.  “Apalagi masih kontrak seperti saya ini,” kata Wawan sembari meraih gelas kopi tubruknya.

Lantaran petani dan pertanian sudah menjadi panggilan jiwanya, Wawan yang meraih gelar sarjana pertanian pada  tahun 1994 tak ragu mendaftar menjadi THL-TBPP. Ia mengaku siap membangun desanya.

“Setelah diterima menjadi tenaga penyuluh kontrak tahun 2009. Menteri Anton Apriyantono dalam banyak kesempatan selalu sampaikan kepada penyuluh apabila mampu menaikkan 5% hasil produksi di wilayah binaannya diprioritaskan menjadi CPNS,” jelasnya.

Hasilnya, Program P2BN (program peningkatan produksi beras nasional) minimal 5% per tahun digadang-gadang berhasil menekan impor bahkan di klaim swasembada.

“Dan kinerja saya alhamdulillah mampu menjaga peningkatan hasil produksi hingga 10%. Jadi dua kali lipat dari target nasional,” akunya.

Meskipun Mentan telah berganti, namun program peningkatan produksi 5% per tahun itu hingga berlaku hingga sekarang. Namanya saja berganti yang awalnya P2BN kini menjadi Upsus Pajale (Upaya khusus padi jagung kedelai).

Tugas penyuluh itu bukan sekedar tenaga fungsional yang mendampingi petani, tetapi juga berfungsi sebagai duta pemerintah pusat yang hadir hingga ke sawah untuk mengawal dan memastikan para petani terpacu usahataninya agar produksi nasional tercapai.

Menurut Wawan, berkat penyuluh, sejak era Mentan Anton Apriyantono dengan P2BN-nya terbukti mampu genjot produksi beras nasional sehingga berswasembada beras pertama setelah tahun 1984. Demikian pula kini di jaman Mentan Andi Amran Sulaiman.

“Nah mirisnya, setelah para Mentan mentereng dengan prestasi, kenapa malah penyuluh yang diakuinya sebagai pengawal garda terdepan program nasionalnya mendapat caci maki? Loh yang janjikan kami jadi CPNS itu mereka kok (Mentan-red) ? Dan kini kami menagihnya!,” ujarnya heran.

Saat audiensi dengan BPPSDMP (13/8) yang diwakilkan oleh Kapusluh Siti Munifah Abubakar dan Karo Organisasi dan Kepegawaian Abdul Halim, mereka ngotot kami akan diakomodir ke dalam paket PPPK (pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja) dengan dalih karena usianya sudah 35 ke atas? Loh ini dalil apa lagi? Ini dzolim loh!,” tegasnya dengan nada tinggi.

Makanya setelah wareg (kenyang-red) di PHP-in Kementan, lembaga yang selalu kami jaga dan junjung tinggi itu, maka sudah saatnya kami gedor pintu Istana dengan cara berkirim surat ke Presiden RI Joko Widodo.

Surat Wawan Sugiharto THL-TBPP Asal Indramayu kepada Presiden RI. KSP dan Setneg tanggapi cepat.

Surat pertama bernomor B.23/Pres.Perj/ITBPPI/VI/2018 tertanggal 24 Mei 2018 kami layangkan ke Istana. Dibalas oleh Setneg nomor B-3040/Kemensetneg/D-2/SR.00/07/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Inti dari balasan surat Kemensetneg ditandatangani oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Dadan Wildan itu merekomendasi kepada KemenPAN-RB dan Kementan untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan jalur birokrasi.

Sambil menunggu surat itu, kami tidaklah tinggal diam. Kami kontak KSP (Kantor Sekretariat Presiden) bahkan bertemu langsung dengan Jubir Presiden Johan Budi dan Teten Masduki.

Arahannya, masalah THL TBPP akan segera diperhatikan Presiden. Dan dalam waktu dekat akan ada responsi dari pihak Istana tentang hal dimaksud.

Nah, sampai pada titik ini, kami berharap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hendaknya mengusulkan ke Presiden agar dipertimbangkan menerbitkan Keppres sebagai landasan hukum berupa kebijakan untuk menampung para penyuluh pertanian ini menjadi PNS.

Jika itu beliau lakukan, 12.000 THL-TBPP se Indonesia akan menjadi loyalis Mentan dimana setiap instruksinya adalah titah sebab terbukti kami tidak merasa dihempaskan karena semata-mata telah berusia di atas 35 tahun.

“Saya berharap pak Mentan Amran yang kami kenal tegas dan pro penyuluh lapangan akan lakukan itu. Jika tidak maka akan ada hutang Bapak terhadap nasib kami dan tercatat dalam sejarah Penyuluh Pertanian Saat Muda Diperas Tua Dibuang. Semoga tidak,” harapnya.